Hukum Perdata : Putusnya Perkawinan

a.    Pasal 38 UU No. I/1974 menyebutkan putusnya perkawinan dapat disebabkan karena:

  1. Kematian
  2. Perceraian
  3. Atas kepetusan pengadilan

Mengenai kematian tidak akan dibahas di sini, karena akibatnya timbul pewarisan. Hukum waris dibahas dalam mata kuliah Waris dan perorangan.

Perceraian biasa disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”.

Cerai talak perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama islam (Pasal 14 PP No. 9/1975).

Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurt agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975).

Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9/1975).

b.    alasan-alasan Perceraian

Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu syarat di bawah ini, yaitu:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
  6. Anatara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 PP No. 9/1975).

c.    Akibat Perceraian

seperti halnya perkawinan, perceraian juga membawa akibat kepada:

  • Anak dan istri

    Akibat perceraian pada anak dan istri

  1. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan member keputusannya.
  2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul niaya tersebut .
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 UU No. I. 1974).
  • Harta kekyaan

    Akibat perceraian terhadap harta kekayaan, apabila terjadi perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Harta bersama apabila terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU No. I/1974).

     

  • Status para pihak

    akibat perceraian terhadap status para pihak

  1. Kedua belah pihak tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status duda atau janda
  2. Keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain. Khusunya untuk istri berlaku waktu tunggu (Pasal 39 PP 9/1975).
  3. Keduanya boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau agama yang mereka anut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 47 other followers

%d bloggers like this: