Hukum Perdata : Sahnya dan Asas Perkawinan

Sahnya Perkawinan

Menurut Pasal 2 UU No.I/1974 sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamnya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1).

Ayat 2 mengatakan:

  • Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku

Kalau kita lihat Pasal 1 dan 2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang melangsungkan perkawinan di luar agama islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sebaiknya yaitu dilakukan dulu pencatatan di Kantor Catatan Sipil, baru dilakukan secara agama kalau mau. Menurut Pasal 26 KUHPerdata perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan perdata; artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidaklah diperhatikan/dikesampingkan.

Asas Perkawinan

UU No. I/1974 menganut asas monogamy tidak mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 sebagai berikut:

  1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
  2. Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Ijin pengadilan diberikan kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif.

Syarat fakultatif adalah syarat yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) yaitu:

  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  2. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif terdapat pada pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan:

  1. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Jadi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi salah satu syarat fakultatif dan semua syarat kumulatif yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menganut asas monogamy, tapi monogamynya adalah mutlak. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 27 dan 28 KUHPerdata yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogamy serta menganut adanya asas kebebasan kata sepakat di antara para calon suami istri, melarang adanya poligami.

Pasal 27 KUHPerdata berisi:

  • Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.

Pasal 28 KUHPerdata berisi:

  • Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami-istri.

Didalam hokum islam, asas perkawinan itu sebenarnya monogamy tidak mutlak, hokum poligami seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari seorang (maximal 4 orang) asal dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila starat utama yang disebut dalam ayat(2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang (Pasal 55 ayat 2 dan 3 kompilasi hokum islam).

Dalam Alquran suarat 4 (an-nisa ayat 3) menyatakan sebagai berikut:

  • Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang utama adalah harus berlaku adil.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 47 other followers

%d bloggers like this: