Hukum Perdata : Pengertian subyek hokum dan manusia sebagai subyek hukum

Beberapa pengertian subyek hokum menurut:

  1. Subekti mengatakan bahwa subyek hokum adalah “pembawa hak ataua subyek didalam hokum, yaitu orang”
  2. Mertokusumo mengatakan bahwa subyek hokum adalah “segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hokum”. Hanya manusia yang dapat jadi subjek hokum.
  3. Syahran mengatakan subyek hokum adalah “pendukung hak dan kewajiban”

Dari pendapat para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek hokum itu adalah “segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban” . Segala sesuatu yang dimaksud di sini menunjuk pada manusia dan badan hokum.

Manusia sebagai subjek hokum

Kapan mulai dan berakhirnya seseorang sebagai subjek hokum? Seseorang mulai sebagai subjek hokum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban sejak dilahirkan sampai dengan meninggal dunia dengan mengingat Pasal 2 KUHperdata.

Pasal 2 KUHPerdata menyatakan:

  1. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilaman juga kepentingan si anak menghendakinya.
  2. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah ada.

Kalau dilihat pasal 2 ayat (1) diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang masih di dalam kandungan seorang wanita juga sudah dianggap sebagai subjek hokum atau pembawa hak dan kewajiban apabila kepentingan si anak menghendakinya.

Hal ini erat hubungannya dengan Pasal 836 dan pasal 899 KUPerdata

Pasal 836 KUHperdata adalah sebagai berikut:

“dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang.”

Pasal-pasal 899 KUPerdata adalah sebagai berikut:

  1. Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala yang mewariskan meninggal dunia.
  2. Ketentuan ini tidak tak berlaku bagi mereka yang menerima hak yang menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga.

Terhadap Pasal 2 KUHPerdata ini ada para sarjana yang menyebut rechts fictie, yaitu anggapan hokum. Anak yang berada dalam kandungan seorang wanita sudah dianggap ada pada waktu kepentingannya memerlukan, jadi yang belum ada dianggap ada (fictie). Selain itu ada para sarjana yang mengatakan bahwa pasal 2 KUHperdata merupakan suatu norma sehingga disebut fixatie (penetapan hokum).

Pembuat undang-undang menetapkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang wanita adalah subjek hokum apabila kepentingan si anak menghendaki/memerlukan. Hal ini demi adanya keadilan di samping kepastian hokum.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 48 other followers

%d bloggers like this: