Filsafat hukum : sociological jurisprudence lengkap

Pokok-Pokok Pemikiran

  1. Hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.
  2. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (the positive law) dan hukum yang hidup (living law).
  3. Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum dan (antitesis) Mazhab Sejarah.

Eugen Ehrlich (1862-1922)

  • Hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atas selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
  • Titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan.
  • Hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan pada penerapannya secara resmi oleh negara.
  • Tertib sosial didasarkan pada fakta yang diterimanya hukum yang didasarkan oada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum.

Kritik Friedman terhadap Ehrlich

Friedman memberikan krtik pemikiran Ehrlich karena keinginannya meremehkan fungsi negara dalam pembentukan undang-undang.

  1. Ehrlich tidak memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dan norma sosial yang lain. Akibatnya, teori sosiologi dari Ehrlich dalam garisbesarnya merupakan sosiologi umum saja.
  2. Ia meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum. Pda masyarakat primitif posisi kebiasaan ini sangat penting sebagai sumber hukum dan bentuk hukum tetapi tidak demikian lagi pada masyrakat modern. Pada masyarakat modern, posisi tersebut digantikan oleh undang-undang.

Roscoe Pound (1870-1064)

Law as a tool of social engineering

  • Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound membuat penggolongan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum
  1. Negara
  2. Interest
    1. kepentingan negara sebagai badan hukum.
    2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
  3. Publict Interest
    1. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban.
    2. Perlindungan lembaga-lembaga sosial.
    3. Pencegahan kemerosotan moral.
    4. Pencegahan pelanggaran hak.
    5. Kesejahteraan sosial.
  4. Private Interest
    1. Kepentingan individu.
    2. Kepentingan keluarga.
    3. Kepentingan hak milik.
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 43 other followers

%d bloggers like this: